Barangkali ini hanya harapan kecil dari rakyat yang hidup jauh dari pusat kekuasaan. Namun bukankah suara rakyat kecil justru sering kali menjadi pengingat bagi mereka yang sedang berada di atas?
Hari ini, ketika banyak orang sibuk memperbincangkan siapa yang akan menahkodai kapal besar bernama Nahdlatul Ulama, saya justru ingin mengajukan pertanyaan yang berbeda: mengapa kita terlalu sibuk memikirkan siapa yang akan menjadi nahkoda, sementara calon nahkoda itu sendiri seharusnya bertanya kepada dirinya: untuk apa saya ingin memegang kemudi kapal sebesar NU?
Menjadi nahkoda NU bukan sekadar mendapatkan posisi, popularitas, atau legitimasi. Ia adalah amanah untuk membawa kapal besar yang di dalamnya ada jutaan warga, tradisi keilmuan, pesantren, ulama, serta suara masyarakat kecil yang barangkali tidak pernah sampai ke ruang-ruang kekuasaan.
Maka, siapa pun yang kelak memegang kemudi NU, semestinya bukan hanya bertanya, “Ke mana kapal ini akan saya bawa?” tetapi juga, “Untuk siapa kapal ini berlayar?”
Apakah untuk kepentingan kekuasaan?
Ataukah untuk mereka yang selama ini berdiri di tepian: petani yang tanahnya terancam, nelayan yang lautnya semakin sempit, buruh yang upahnya tak sebanding dengan kebutuhan hidup, santri yang mencari pendidikan, dan rakyat kecil yang namanya jarang disebut dalam pidato-pidato elite?
Gus Dur pernah mengingatkan pentingnya NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang tidak kehilangan daya kritisnya terhadap kekuasaan. Sebab kedekatan dengan pemerintah seharusnya tidak membuat NU kehilangan keberanian untuk mengatakan salah ketika pemerintah memang salah, dan benar ketika pemerintah memang benar.
Pemerintah boleh menjadi mitra, tetapi jangan sampai kemitraan berubah menjadi ketergantungan. Negara boleh dirangkul, tetapi jangan sampai pelukan itu membuat NU lupa bahwa tugas moralnya adalah menjaga kepentingan umat dan rakyat.
Sebab kritik bukan berarti membenci pemerintah.
Kritik adalah bentuk kecintaan ketika kekuasaan mulai berjalan terlalu jauh dari rakyat.
NU tidak harus selalu berada di seberang pemerintah. Tetapi NU juga tidak boleh selalu berada di belakang pemerintah. Ada kalanya NU harus berdiri di samping rakyat, menjadi suara yang mengingatkan kekuasaan ketika kebijakannya mulai kehilangan wajah kemanusiaan.
Mungkin inilah yang sering kita sebut sebagai kembali kepada Khittah NU: bukan menjauh dari negara, tetapi menjaga jarak yang sehat agar independensi moral tidak larut dalam kepentingan politik kekuasaan.
Karena kapal sebesar NU tidak membutuhkan nahkoda yang hanya pandai mengarahkan layar mengikuti angin kekuasaan. NU membutuhkan nahkoda yang berani memegang kemudi ketika angin justru membawa kapal menjauh dari tujuan.
Dan kepada siapa pun yang kelak menjadi nahkoda NU, izinkan rakyat kecil menitipkan satu harapan sederhana:
Jangan jadikan NU sekadar kapal yang berlayar bersama penguasa. Jadikan ia kapal yang selalu tahu ke mana rakyat harus diselamatkan.
Sebab pada akhirnya, ukuran kebesaran NU bukanlah seberapa dekat ia dengan istana, melainkan seberapa kuat ia tetap berdiri ketika membela mereka yang tidak memiliki istana.
